JAKARTA, primarakyat.net – Pembangunan Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Papua Barat terkendala masalah titik kordinat, sehingga Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom melakukan rapat dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktut Prioritas (KPPIP) di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.
Dalam pertemuan itu, Sekretaris KPPIP, Suroto mengatakan dalam waktu dekat KPPIP akan segera melakukan rapat koordinas lintas kementrian dan juga lembaga terkait seperti KLHK, BPN dan Kemenhub dan kementrian/lembaga lainnya serta Pemprov Papua Barat.
Bupati Untung Tamsil menegaskan, masalah ini harus segera diselesaikan, mengingat pembangunan bandara menjadi terhambat. Tidak hanya itu, sebut Bupati proses ganti rugi lahan sebesar Rp 2,9 milyar dengan luas lahan 9 hektar juga ikut terhenti akibat permasalahan tersebut.
“Sisa ganti rugi lahan itu sudah dianggarkan pada APBD Perubahan 2021 pada DPA Dinas BLH dan Pertanahan, namun dikembalikan kembali ke Kasda (Kas Daerah) dan ditahun 2022 dianggarkan kembali, hanya itu masalahnya BPN dan KLHK belum juga bersepakat mana yang harus diikuti tentang titik kordinatnya, sehingga semua proses pembayaran terhambat,”ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Bupati, pertemuan bersama KPPIP telah mempertegas kedua lembaga ini agar bisa memutuskan, sehingga pembangunan bandara Siboru berjalan baik dan selesai sesuai target diakhir tahun 2022. [PR-01]
