AMBON, primarakyat.net – Direktur pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Maluku dikupas habis beberapa anggota Komisi III DPRD Maluku dalam rapat pembahasan realisasi APBD Maluku tahun 2021, yang digelar Rabu (10/08/2022).
Mereka kesal karena kehadiran BUMD yang sejatinya mensupport pemerintah Maluku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), malah berbeda jauh dari harapan.
Anggota Komisi III Julius Pattipeiluhu mengatakan, tiap tahun Pemerintah Maluku menggelontorkan dana penyertaan modal bagi BUMD, baik itu Bank Maluku, PT Maluku Energi Abadi (MEA), PT Dok Wayame maupun PD. Panca Karya.
Sayang, ketika modal yang dikucurkan terpakai habis, tidak terlihat penghasilan yang maksimal untuk Pemerintah Maluku sendiri.
“Kita harap sejahterahkan masyarakat Maluku, yang terjadi malah tambah memiskinkan Maluku,” cetus Pattipeiluhu dikutip RRI Ambon.
Politisi Hanura itu bilang, sedianya BUMD harus kerja keras untuk membantu Pemerintah membangun daerah ini. Sebab Maluku menjadi satu provinsi di Indonesia yang masuk wilayah kemiskinan ekstrim.
Tapi jika kemudian kehadiran perusahaan plat merah tak mampu untuk melakukan hal itu, itu menandakan ada kerja-kerja yang tak maksimal.
“Setiap tahun Pemda suntik dana segar bagi BUMD. Direktur BUMD yang tidak maksimal kita usul ganti saja. Kok tiap tahun tidak ada kontribusi yang baik bagi Pemda. Laporanya rugi terus,” kesalnya
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III lainnya, Fauzan Alkatiry. Politisi PKS itu menegaskan, suntikan dana puluhan miliar ke BUMD, terkesan sia-sia.
Sebab hingga akhir tahun, pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai target.
“Selama ini kontribusi BUMD nol besar dan minus. BUMD hanya kuras anggaran, tapi tidak ada pundi-pundi bagi Pemda tambah PAD,” tegasnya
Padahal, lanjutnya, jika Direktur BUMD kreatif dan inovatif, maka itu akan berdampak besar dalam memberikan penghasilan ke daerah. Dengan begitu, secara tidak langsung akan menurunkan angka kemiskinan.
“Saya lihat direktur tak punya inovasi-inovasi terbaru. Makanya kerugian yang diperoleh,” paparnya
Dia bilang, fakta ini sama saja dengan BUMD ikut memiskinkan Maluku. Sebab jika kontribusi ke daerah maksimal, tentu akan ada perubahan signifikan. Kemiskinan ekstrim juga akan ditekan.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Seram Bagian Timur (SBT) ini meminta, pimpinan Komisi yang membidangi infrastruktur dan keuangan itu agar meminta lembaga independen audit kinerja dan keuangan BUMD.
“Jangan lapor yang bagus-bagus saja. Saya minta pimpinan agar audit seluruh BUMD. Kalau ada yang kinerja bagus kita pertahankan. Kalau tidak baik kita usul untuk diganti saja,” tukasnya. [PR-05]