FAKFAK, primarakyat.net – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pertamina dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat koordinasi (Rakor) di gedung Winder Tuare Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Jumat (9/9/2022).
Rakor ini merupakan kesiapan Pemda Fakfak pasca adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, untuk menyikapi kenaikan harga BBM dan mengantisipasi gejolak sosial di masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temongmere memimpin langsung rapat tersebut dihadiri Kapolres Fakfak, Dandim 1803/Fakfak, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mewakili Danrem 182/JO, Dansubdenpom, Ketua Komisi II DPRD, Kepala Pertamina Fakfak dan Pimpinan OPD terkait.
“Saya Sekda mewakili bapak Bupati memimpin rapat ini dan saya mohon dengan hormat nanti ada masukan, saran dan arahan dari bapak Kapolres, bapak Dandim, mewakili pak Danrem, DPRD dan kita semua yang hadir pada saat ini,”ujar Sekda Ali Baham Temongmere mengawali arahannya pada rapat tersebut.
Rapat tersebut diawali penjelasan Manager Fuel Terminal Fakfak, Tri Hartono terkait kondisi BBM saat ini di Kabupaten Fakfak. Tri Hartono dapat menjelaskan bahwa, tugas dan wewenang pertamina adalah menjaga ketersediaan BBM di Kabupaten Fakfak.
“Sehingga apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Fakfak, tidak boleh terjadi kekosongan, dimana perhitungan stok kita yang minimal itu bisa bertahan sampai sepuluh hari kedepan dan sudah harus suplai dari Pertamina Regional Jayapura,”kata Tri Hartono.
Secara garis besar ketahanan stok BBM Kabupaten Fakfak, sebut Tri Hartono khusus untuk Subsidi BBM Pertalite ketahanan stok di angka 12 hari kedepan dan Bio Solar di 23 hari kedepan,
“Untuk informasi bahwa, tanggal 14 September 2022 kedatangan kapal kami membawa Bio Solar sebanyak 350 KL (kilo liter) dan pertalite 250 KL, sehingga ketahanan stok BBM kita bisa 20 hari kedepan,”ujarnya singkat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak, Mohjak Rengen minta pertamina tambah stok BBM untuk para nelayan di Kabupaten Fakfak. Pasalnya dia menilai masih terjadi kekurangan, sehingga berdampak pada terjadinya beberapa waktu lalu suplai puluhan ton ikan dari Surabaya.
“Padahal sebenarnya itu tidak terjadi kalau BBM tersedia untuk pera nelayan, sebab kalau mereka mencari ikan di laut, tetapi ketersedian BBM juga terbatas sangat berpengaruh,”kata Rengen.
Dia merasa menambahkan kota ini secara menyeluruh, bukan saja para nelayan di Kota tetap juga di kampung-kampung yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM.
“Ini yang harus menjadi perhatian pertamina untuk penambahan kuota BBM khususnya untuk para nelayan di Kabupaten Fakfak,”pintanya.
Kesempatan itu, Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana, SE. MH mengatakan beberapa waktu pihaknya mengikuti rakor dengan Mendagri, Kapolri, Panglima TNI dan beberapa lembaga kementerian terkait membahas pasca kenaikan BBM oleh pemerintah.
“Di akhir rapat koordinasi itu, pak Mendagri menyampaikan bahwa, akan menilai kepada kepala-kepala daerah bisa mengendalikan inflasi terkait dampak dari penetapan BBM terbaru,”sebut Kapolres mengingatkan, agar kebijakan Pemerintah Daerah terkait pasca kenaikan BBM tidak berbenturan dengan aturan pemerintah pusat.
Senada juga disampaikan Dandim 1803/Fakfak Letkol Inf Tri Handoko Wicaksono. Dandim mengatakan bahwa dalam rakor secara nasional sudah dibagi tugas masing-masing, baik itu TNI, Polri, Kejaksaan Agung dan lembaga kementrian, juga pemerintah daerah.
“Tugas yang paling berat ada di Kepolisian, pak Kapolres ini dapat tugas langsung dari pak Kapolri mengawasi dan menekan inflasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, diakhir rakor nasional itu, Panglima TNI menginstruksikan kepada jajaran TNI di seluruh Indonesia untuk memberi bantuan kepada Polri dan Pemda dalam hal menekan masalah inflasi dan keamanan dan ketertiban,”ujar Dandim.
Setelah arahan dari Dandim, juga diberikan kesempatan kepada Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Fakfak, yang dilanjutkan juga arahan dan masukan dari Kepala OPD atau mewakili yang hadir dalam rakor tersebut.
Sekda Ali Baham Temongmere menutup acara tersebut mengatakan, pembahasan selanjutnya akan dibahas dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang akan dibentuk dalam waktu dekat. [PR-01]
