MANOKWARI, primarakyat.net – Pemerintah Provinsi Papua Barat siap menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) daerah untuk dijadikan standar dalam perencanaan anggaran belanja tahun 2023.
Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Mandacan di Manokwari, Senin, mengatakan ASB merupakan salah salah satu instrumen penting dalam menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja.
“Pengeluaran (penggunaan) anggaran daerah harus berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja,” kata Mandacan.
Ia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam penyusunannya diperlukan dasar yang kuat.
“Harus diakui saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan,” ujarnya.
Adapun ASB yang sedang dibahas Pemprov Papua Barat merupakan standar yang akan digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran.
ASB yang sedang dibahas dalam Focus Grup Discussion (FGD) akan masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sehingga harus dihitung secara detil satuan belanja baik fisik dan non fisik.
Dalam pembahasan ASB tersebut, Pemprov Papua Barat melibatkan tim fasilitasi dari Universitas Gajah Mada, serta diikuti oleh 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Papua Barat. [Ant]
Papua Barat Gunakan Analisis Standar untuk Perumusan APBD 2023
"Harus diakui saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan"
FGD penyusunan Analisis standar belanja provinsi Papua Barat tahun 2023 (ANTARA/Tri Adi Santoso)