SAUMLAKI, primarakyat.net – Kemiskinan extrim yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku bukan ulah Petrus Fatlolon tapi kemiskinan ekstrem merupakan program pemerintah pusat sebagai tindaklanjut program Bank Dunia untuk mempercepat pemulihan ekonomi paskah covid 19.
Hal ini ditegaskan Balthasar Lalamafu selaku tokoh masyarakat dan juga mantan anggota DPRD Kepulauan Tanimbar, Selasa (08/03/2023).
Senada juga, salahe satu tokoh masyarakat Richal Lalamafu. Ia mengatakan, kemiskinan Extrim terjadi di Tanimbar merupakan akumulasi dari persoalan sosial ekonomi sejak Kabupaten MTB berdiri.
“Sejak tahun 2000 kabupaten ini sudah mewarisi angka kemiskinan yang tinggi sesuai data dari BPS Kabupaten MTB tahun 2015 yang mencapai 29,19% dan itu terjadi sebelum Petrus Fatlolon menjabat Bupati,” ungkapnya.
lanjutnya Lalamafu, angka kemiskinan di MTB sudah mencapai 29,19% dan pada masa jabatan PF (Petrus Fatlolon) di tahun 2018 berhasil menurunkan angka kemisikinan menjadi 28,08 persen dan tahun 2019 turun lagi menjadi 27,25 persen.
“Siapapun pemimpin Tanimbar selama periode 2017 – 2022 tetap akan mendapatkan predikat miskin extrim dari pemerintah pusat. Mengapa? Karena kemiskinan extrim adalah program pusat di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.
Dilansir dari BPS.go.id bukan hanya Tanimbar yang mendapat predikat kemiskinan extrim tetapi hampir seantero wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tersebar di Sumatra, Jawa, kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Di Maluku terdapat enam kabupaten/kota yang dikategorikan miskin extrim.
Terdapat 48 Variabel kemiskinan extrim yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti, dalam satu rumah hanya boleh satu kepala keluarga, lantai rumah harus beton, tidak boleh tanah, harus memiliki jamban, air bersih, diterangi listrik.
Pendapatan perkapita harus diatas 1,5 jt perbulan, harus makan nasi dan kategori-kategori lainnya.
Bagaimana Tanimbar tidak miskin extrim bila hampir di seantero Tanimbar masih banyak rumah yang dihuni lebih dari 1 kepala keluarga, masih menggunakan jamban umum, masih susah air bersih, listrik belum dinikmati semuanya, pendapatan per kapita masih dibawa 1,5 juta perbulan dan masih mengkonsumsi makanan kebun seperti ubi-ubian, sementara yang variabel penentunya adalah harus makan nasi setiap hari.
“Kita harus berterima kasih kepada pemerintahan Petrus Fatlolon karena telah bekerja keras untuk menekan kemiskinan extrim di Tanimbar,” katanya.
Hal itu terjawab dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem mencapai 5 persen, selanjutnya ada percepatan pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur seperti jalan, pemasangan jaringan listrik diberbagai kecamatan, bantuan rumah dan sebagainya adalah bagian dari upaya pemerintah daerah dan pusat untuk menekan kemiskinan extrim di Tanimbar.
“Data yang benar dan valid tentang Kemiskknan secara umum termasuk kemiskinan extrim adalah di BPS Saumlaki, dan kantor Bappeda Kepulauan Tanimbar. Oleh karenanya, ia menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu miring oleh orang yang minta keju tetapi dikasih ubi yang sengaja disebar untuk menjatuhkan elektabilitas Petrus Fatlolon.” sambung dia
Tidak semua program pembangunan dalam sebuah pemerintahan dapat terlaksana dengan baik bila tidak di dukung oleh anggaran yang cukup. Kemiskinan Extrim adalah program pemerintah pusat karena itu harus dituntaskan pula secara extrim dan radikal serta butuh campur tangan pusat dan provinsi, tidak serta merta hanya daerah yang berjuang sendiri mengatasi kemiskinan extrim.
“Apalagi dunia dihadapkan dengan bencana non alam Covid-19 termasuk Indonesia, Maluku, juga di Tanimbar,” jelasnya.
“Bencana ini mengakibatkan pengurangan anggaran (Refocusing) dari pemerintah pusat selama 2 tahun lebih sejak tahun 2020-2022 sehingga Tanimbar tidak bisa bergerak leluasa dalam mengimpelementasi program-progam pemgbangunan karena ada pembatasan anggaran oleh pemerintah pusat,”tandasnya.
Pewarta: Blasius Naryemin
Editor: Salmon Teriraun
