SAUMLAKI, primarakyat.net – Organisasi Pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku turun ke jalan demo mendesak Kejaksaan Negeri setempat mengusut tuntas dugaan kuat aliran dana Ketuk Palu DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar senilai Rp400 juta.
“Kami meminta Kejaksaan mengusut tuntas aliran dana untuk uang ketuk palu DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp400 juta,” tegas Sekretaris Pemuda Tatolik Alexander Belay dalam orasinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin (29/08/2023).
Belay menduga dana sebesar Rp400 juta itu merupakan aliran dana dari Rp6,6 miliar dari SPPD fiktif dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah meringkus dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka.
“Kami menduga dana Rp6,6 miliar ini tidak hanya dinikmati oleh 6 orang tersebut, namun dinikmati oleh orang lain, oknum-oknum pejabat,” ungkapnya.
Pemuda Katolik ini juga menduga perjalanan dinas tahun 2020 era Pandemi Covid-19 senilai Rp52,5 milyar pada 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Wilayah Maluku terealisasi 99 persen.
“Padahal jaman itu, semua sendi kehidupan termausk kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar daerah harus dilangsungkan di rumah saja,” tuturnya.
Dalam orasi juga disebutkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dianggarkan Rp1,538 miliar, laporan realisasi Rp1,417 miliiar Dinas Kesehatan Rp2,72 miliar, realisasi Rp. 2,014 miliar, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Rp. 3,263 miliar, realisasi Rp. 3,256 miliar.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rp1,958 miliar, realisasi Rp1,858 miliar, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp 860,598 juta, realisasi Rp. 857,031 juta, Dinas Sosial Rp1,046 miliar, realisasi Rp.1,022 miliiar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 1,410 miliar, realisasi Rp. 1,392 miliar.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 945,960 juta, realisasi Rp 926,743 juta, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu Rp613,633 juta, realisasi Rp611,306 miliar, Dinas Perikanan Rp762,040 juta, realisasi Rp760, 760 juta, Dinas Pertanian Rp941,149 juta, realisasi Rp877,714 juta.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp867,681 juta, ralisasi Rp. 846,707 juta, Sekretariat Daerah Rp4.110,766, realisasi Rp3.277,936 miliar, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rp861,011 juta, realisasi Rp.860,148 juta, Bagian Perekonomian, Kesra dan Sosbud Rp601,957 juta, Rp. 599,87 juta, Bagian Umum Rp1,245 miliar, realisasi Rp. 1,239 miliar.
Bagian Humas Rp1,218 miliar, realisasi Rp1,112 miliar, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Rp689,820 juta, realisasi Rp628,996 juta, Bagian Pembangunan Rp705,616 juta, realisasi Rp700, 234 juta Sekretariat DPRD Rp 12,589 miliar, realisasi Rp12,361 miliar.
Inspektorat Daerah Rp1,483 miliar, realisasi Rp1,478 miliar, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rp2,355 miliar, realisasi Rp2,121 miliar, Badan Pengeloaan Perbatasan Rp747,312 juta, realisasiRp. 742,043 juta.
Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Rp9,074 miliar, realisasi 8,679 miliar, Badan Pendapatan Daerah Rp1,018 miliar, realisasi Rp1,012 miliar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp2,093 miliar, realisasi Rp1,860 miliar, Total anggaran Rp55,723 miliar, dan laporan realisaasi sebesar Rp52,515 miliar. [PR-06]
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat di: Google News
